KEPASTIAN HUKUM DARI PEMERINTAH DALAM MENJAGA KESTABILAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Abstract

Sebagai negara hukum, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum kepada semua warga negara Indonesia, sehingga tingkah laku dan hubungan setiap orang memiliki aturan dan batasan. Selain itu, ada beberapa peraturan yang tetap diakui tetapi tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan yang berlaku tidak selalu termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tingkah laku dan aktifitas masyarakat harus diawasi agar tidak merugikan pihak lain ataupun dapat mengganggu perekonomian nasional. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang setiap waktu selalu berkembang mewajibkan peran pemerintah selalu hadir dan selalu mengawasi karena aktifitas masyarakat pun selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Oleh sebab itu akan selalu ada perkembangan peraturan di setiap waktunya menyesuaikan dengan kebutuhan agar dapat menjaga kestabilan perekonomian nasional.

As a state of law, the government is responsible for providing legal certainty to all Indonesian citizens, so that everyone's behavior and relationships have rules and limits. In addition, there are some regulations that are still recognized but not included in the hierarchy of laws and regulations, so the applicable regulations are not always included in the hierarchy of laws and regulations. People's behavior and activities must be monitored so as not to harm other parties or disrupt the national economy. Especially with the development of technology, which is always developing, it requires the role of the government to always be present and always supervise because people's activities always develop following the times and technology. Therefore, there will always be developments in regulations every time to adjust to the needs in order to maintain the stability of the national economy.