Articles

• SISTEM KOORDINASI ANTARA PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

  Ali Dahwir

  1-10

  • pdf
• SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN PERUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI

  Rustian Mushawirya

  11-20

  • pdf
• UPAYA PAKSA BADAN (LIJFSDWANG) TERHADAP DEBITOR YANG TIDAK KOOPERATIF

  Nina Yolanda

  21-30

  • pdf
• KAEDAH-KAEDAH HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL YANG BERLAKU DALAM KONTRAK BISNIS INTERNATIONAL

  Cindawati Cindawati

  37-52

  • pdf
• PERANAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM ANTAR WARGA DESA

  Budi Aspani

  53-59

  • pdf
• ANALISIS YURIDIS ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

  M Usrin

  60-65

  • pdf
• HUKUM NATING DALAM SYARIAT ISLAM (Studi Kasus Pada Masyarakat Gunung Agung Kecamatan Dempo Utara Pagaralam)

  Distiliana Distiliana

  66-74

  • pdf
• IMPLEMENTASI HAK SUBROGASI PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KENDARAAN YANG DI ASURANSIKAN

  Asuan Asuan

  86-94

  • pdf
• LEGALITAS TINDAKAN ABORTUS PROVOCATUS OLEH KORBAN PERKOSAAN

  Siti Rochayati

  75-85

  • pdf
• TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF DELIK POLITIK DI INDONESIA

  Hotman Siahaan

  31-36

  • pdf